SUKAMARA – Bupati Sukamara H. Masduki, S.T. melanjutkan rangkaian kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Memasuki pekan kedua, seluruh peserta mengikuti pembekalan yang dipusatkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Program yang berlangsung pada 15–28 Juli 2026 tersebut diikuti 25 kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. KPPD bertujuan meningkatkan kapasitas kepemimpinan kepala daerah melalui penguatan wawasan kebangsaan, kepemimpinan strategis, ketahanan nasional, tata kelola pemerintahan, hingga penguatan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pada Senin (20/7), para peserta kembali mengikuti pendidikan dan pelatihan yang akan berlangsung selama sepekan. Berbagai materi disampaikan oleh narasumber dari Lemhannas RI, BPSDM Kemendagri, kementerian, serta lembaga negara sebagai bekal bagi kepala daerah dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Alhamdulillah pada pagi hari ini, Senin 20 Juli 2026, kami masih mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah. Insyaallah selama seminggu ke depan kegiatan dipusatkan di BPSDM Kemendagri. Kami akan menerima berbagai materi dari Lemhannas RI, BPSDM Kemendagri, dan narasumber lainnya,” ujar Masduki.
Selain Bupati Sukamara, KPPD Angkatan III Tahun 2026 juga diikuti Bupati Banjarnegara, Kotawaringin Barat, Biak Numfor, Manokwari, Intan Jaya, Mimika, Maluku Tengah, Kepulauan Tanimbar, Halmahera Tengah, Pulau Morotai, Lembata, Flores Timur, Sumbawa Barat, Hulu Sungai Tengah, Aceh Besar, Seluma, Polewali Mandar, Muaro Jambi, Kerinci, Lebak, Tulang Bawang Barat, serta Wali Kota Lhokseumawe dan Wali Kota Pangkalpinang.
Menurut Masduki, forum tersebut tidak hanya menjadi sarana memperoleh materi dari para pakar dan praktisi pemerintahan, tetapi juga menjadi wadah bertukar pengalaman dengan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia mengenai inovasi pembangunan, peningkatan pelayanan publik, hingga strategi penyelesaian persoalan di daerah masing-masing.
Selama pelaksanaan KPPD, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai kepemimpinan nasional, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, tata kelola pemerintahan, serta penguatan integritas. Lemhannas RI turut menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan materi mengenai pencegahan korupsi dan pembangunan budaya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Masduki berharap seluruh ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti KPPD dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sukamara.
“Kami berharap seluruh materi yang diperoleh selama mengikuti KPPD dapat menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menghadirkan berbagai inovasi pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sukamara,” pungkasnya.
